Kebebasan berekspresi di Filipina

Perkembangan teknologi selama satu dekade terakhir tergolong sangat cepat, termasuk dalam media informasi. Bermunculan bermacam-macam gadget canggih, layanan internet yang bervariasi dari berbagai provider, serta tersebarnya spot-spot dengan fasilitas internet wireless – dan sebagian besar ada yang gratis – menawarkan akses yang jauh lebih mudah untuk berselancar di dunia maya. Situs-situs social media semakin digemari, tanpa peduli usia. Bahkan anak-anak usia Sekolah Dasar pun sudah memiliki akun-akun social media. Kegemaran seperti ini memang mudah sekali menular. Filipina adalah salah satu negara yang penduduknya cepat ‘kecanduan’ social media. Filipina memiliki 27 juta penduduk pengguna Facebook, dan baru-baru ini menempati urutan pengguna Twitter terbesar ke-10 dengan 9,5 juta member, menurut Semiocast.

Namun kebebasan berekspresi dan berbagi informasi warganegara Filipina terancam menjadi sangat terbatas. Hal ini dikarenakan pemerintah Filipina menerapkan peraturan baru, Cybercrime Prevention Act of 2012 pada bulan September 2012 lalu. Setiap warganegara yang mempublikasikan tulisan, video, atau aplikasi yang mengandung pornografi, pelecehan, kekerasan terhadap warga lainnya akan ditindaklanjuti secara hukum. Hukuman yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah hukuman penjara selama 6 bulan hingga maksimal 12 tahun.

Menurut peraturan cybercrime diatas, tidak hanya yang mengandung pornografi, pelecehan, dan kekerasan saja yang akan diproses; tulisan yang mengandung kritik, komentar negatif atau mengandung protes terhadap pihak-pihak yang memiliki otoritas – termasuk pemerintah – dapat pula diberi label ‘konten berbahaya’ dan berpotensi menerima hukuman penjara. Setelah peraturan ini diberlakukan, menjelang akhir tahun 2012 seorang kepala polisi pernah ‘mengundang’ beberapa warga ke kantor polisi karena mengkritik lewat Facebook kegagalan aksi pihak berwajib dalam menghentikan perampokan. Ketujuh orang yang dipanggil ke kantor polisi tidak ada yang hadir. Petugas polisi senior, Rico Tome menyatakan bahwa tindakan tersebut hanya untuk mengingatkan bahwa komentar yang ‘menjatuhkan’ bisa dijatuhi hukuman.

Adanya peraturan cybercrime membuat kebebasan berpendapat dan berbagi informasi di Filipina menjadi terbatas. Pemerintah menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan ke masyarakat luas. Sebenarnya tidak secara ekstrem menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak, hanya menentukan batas. Resiko ditanggung sendiri. Salah tulis sedikit, bisa berujung penjara.

Tentu saja pemerintah menerapkan peraturan seperti ini bukan tanpa tujuan. Jelas salah satu tujuannya adalah mencegah meningkatnya tindak kriminal dunia maya. Namun tidak bisa diacuhkan bahwa media – apapun bentuknya – merupakan sarana publik dalam memperoleh informasi. Tidak dapat pula dipungkiri bahwa internet dengan segala kemudahan aksesnya telah melekat dengan masyarakat dunia, tidak hanya di Filipina. Berbagai informasi dapat dibagi dengan cepat dan mudah melalui internet, dengan jangkauan yang lebih luas pula. Kita bisa berbagi ilmu, pekerjaan, bahkan aktivitas terkini yang sedang dijalani dalam skala dunia. Komunikasi menjadi lebih mudah dijalin; jarak pun terasa tak berarti.

Pemerintah juga dapat memanfaatkan publikasi melalui internet untuk keperluan negara, seperti sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat, atau meningkatkan daya tarik dan akses untuk sektor pariwisata. Banyak sudah warganegara yang terlibat, mempublikasikan negara dan keindahannya melalui tulisan-tulisan di blog mereka.

Peraturan cybercrime ini menuai banyak protes dari masyarakat yang khawatir akan kehilangan kebebasan berpendapat, berekspresi dan berbagi informasi melalui dunia maya. Banyak pihak menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang peraturan ini, agar tidak menimbulkan aksi protes yang lebih ekstrem di masa mendatang.

Jika tidak berhati-hati dalam merancang kebijakan, pemerintah dapat menekan hak warganegara untuk berpendapat dan berbagi informasi. Baik pemerintah maupun masyarakat, harus dapat menyikapi peraturan dengan bijak. Menetapkan batas-batas yang jelas memang bagus, asalkan tidak terlalu membatasi. Bebas pun tak akan bebas sepenuhnya, karena masih ada hak-hak sesama yang harus dijaga.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s